Desa MEDANA

TANJUNG – Pemkab Lombok Utara mulai menindaklanjuti dugaan adanya tiket palsu di Pelabuhan Bangsal. Kemarin, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pariwisata (Dispar) dan loket penjualan tiket di Bangsal.

“Saya mau lihat bagaimana sih penyaluran tiket palsu itu. Saya periksa satu-satu dari Dispar, loket tiket, sampai Koperasi Karya Bahari (KKB),” ujar Sarifudin disela-sela sidak, kemarin (28/3).

Sasaran pertama sidak, Sarifudin adalah ke kantor Dispar yang terletak di Bangsal. Di lokasi pertama ini Wabup meminta laporan terkait keluar masuk tiket tempat rekreasi. Setelah memeriksa seluruh kantor Dispar, Wabup kemudian bergerak menujuk loket penjualan tiket di Bangsal.

Wabup langsung memeriksa loket penjualan tiket, kemudian masuk ke kantor Koperasi Karya Bahari. Di lokasi kedua ini Wabup pun berbincang dengan petugas loket dan menanyakan penjualan tiket setiap harinya.

“Per hari rata-rata menghabiskan dua bonggol tiket dengan jumlah 100 tiket setiap bonggolnya,” ujar salah seorang penjaga loket kepada Wabup.

Ditambahkan, perempuan berjilbab ini, permintaan tiket dipenuhi Dispar jika stok tiket di loket sudah habis. Kata dia, ada petugas dari koperasi yang menerima tiket tersebut langsung dari Dispar.

“Kalau sekarang sudah habis belum diantarkan lagi. Karena habis, hari ini kita tidak berikan tiket yang punya pemerintah. Tiket barunya belum diantar Dispar,” cetusnya.

Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi Kepala Inspektorat, Asisten I, Kadispar, dan Kabid Pendapatan DPPKAD. Dalam sidak itu, mereka tidak menemukan penjualan tiket palsu di loket seperti pada hari Jumat lalu.

“Hari ini katanya tiketnya sudah habis dan belum datang. Bonggol lainnya kita cek semuanya resmi dari DPPKAD. Meskipun kita tidak temukan sekarang, kita tetap akan investigasi,” tegas Sarifudin.

“Kita masih kumpulkan informasi, kita minta semua keterangan yang bersangkutan,” imbuhnya. Lebih lanjut, Sarifudin mengaku sudah ada kejanggalan yang terdapat dalam proses penjualan tiket tersebut. Namun, dirinya tidak mengarah siapa oknum tersebut.

Menurut Sarif, pengedaran tiket palsu ini terstruktur karena berdasarkan informasi beberapa cara agak sistematis. “Saya akan minta dibuat tim khusus (timsus) untuk menginvestigasi masalah ini. Kalau perlu libatkan kepolisian apabila ada unsur pidana,” pungkasnya.

Sementara, Kadispar Lombok Utara Muhadi mengatakan, persoalan tiket palsu ini harus diselesaikan agar tidak ada yang saling mencurigai. Menurutnya, kedepannya sebaiknya untuk tiket masuk kawasan wisata agar dipihak ketigakan saja.

Dengan begitu, pemkab dengan mudah menarik berapapun nilai yang pendapatan yang diinginkan. ”Sebaiknya menggunakan pihak ketiga saja agar tidak ada yang saling mencurigai di antara instansi yang terkait dengan persoalan tiket ini,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengapresiasi apa yang dilakukan wabup. ”Sebenarnya ini sudah terjadi lama. Ketika pemerintah sekarang ini ingin menindaknya, kami DPRD sangat mengapresiasinya. Namun, kami harapkan pengungkapan ini jangan dilakukan setengah-setengah. Ungkap semua sampai tuntas,” pungkasnya.

Sumber : (http://www.lombokpost.net/2016/03/29/pemkab-buat-timsus/)